Dutarakyat.com - Guna menyesuaikan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi NTB, Pemkab Lombok Timur fokus lima prioritas kerja pada tahun 2023.
Kepala BPKAD Lotim H Hasni
Tema dan fokus itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah untuk transformasi ekonomi yang inklusif dengan lima fokus prioritas pembangunan.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur H Hasni yang menjadi inspektur pada apel bulanan ASN Timur Lombok, Senin (18/07/2022).
Hasni merinci lima fokus tersebut. Fokus pertama meningkatkan profesionalisme aparatur dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan PAD Fokus.
Kedua, percepatan peningkatan IPM melalui peningkatan angka harapan hidup, penurunan angka stunting dan penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta peningkatan pengeluaran per-kapita.
Fokus selanjutnya adalah percepatan penurunan angka kemiskinan, selanjutnya adalah peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah secara berimbang.
Kelima, peningkatan pembangunan kehidupan keagamaan nilai sosial, budaya, dan toleransi masyarakat serta peningkatan partisipasi pembangunan perempuan dalam pembangunan, perlindungan anak dan peningkatan pembinaan kepemudaan.
Hasni juga menambahkan, untuk laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2021 sudah ditetapkan oleh DPRD dan sudah pula dievaluasi pemerintah provinsi.
Selain itu disampaikan juga kinerja Pemda pada semester I yang diharapkan dapat ditingkatkan, khususnya bagi OPD dengan pencapaian masih di bawah 50 persen.
Ia mengingatkan pimpinan OPD untuk menyusun laporan keuangan memadai dan melakukan input data secara teratur setiap pekan. Hal tersebut terkait pemantauan progres setiap daerah oleh Kementerian Keuangan melalui sistem Satu Data.
Ia juga merinci realisasi PAD Lombok Timur per-15 Juli tercapai sebesar 35,32%, sisi pajak daerah tercapai 34,69%, retribusi daerah tercapai 36,24% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tercapai 39,65% serta realisasi lain-lain PAD yang sah mencapai 34,84%.